Riau, miliki gambut cukup luas. Sekitar 4,9 juta hektar atau 55% dari luas daratan provinsi ini berupa lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut masih langganan di Riau yang menimbulkan kerugian dari berbagai sektor. Riau juga wilayah pesisir hingga kaya mangrove dengan ragam jenis. Sekitar 90-an, luas mangrove di Riau sekitar 126.000 hektar. Upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove memerlukan kerjasama dan keterlibatan semua pihak.

“Kira-kira seperti apa rencana BRGM di Riau?” tanya Rusmadya dari Greenpeace, memandu diskusi yang diadakan Jikalahari, baru-baru ini.

Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mengatakan, target restorasi gambut terbesar ada di Riau seluas 611.000 hektar, semua di luar konsesi. Untuk 2021, anggaran dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai kepanjangan tangan melalui mekanisme tugas pembantuan. Ada juga oleh struktur BRGM, bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat. Hartono yakin dapat menuntaskan pekerjaan ini.

Tahun ini, BRGM bangun sekitar 130 infrastruktur pembasahan dan penanaman untuk perbaikan tutupan vegetasi seluas 90 hektar di dua lokasi. Ada juga peningkatan kapasitas dan perbaikan sumber pendapatan masyarakat melalui paket bantuan 58 paket, baik lewat tugas pembantuan maupun langsung BRGM.

Di Bengkalis, BRGM membangun langsung 15 sekat kanal dengan biaya Rp309, 649 juta. Lewat tugas pembantuan pada DLHK Riau terbangun 54 sekat kanal dengan biaya Rp1, 115 miliar.

DLHK Riau juga revegetasi seluas 25 hektar dengan biaya Rp75, 175 juta. Untuk revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, DLHK dibiaya Uni Eropa dengan nilai kontrak hampir Rp1,6 miliar.

Uni Eropa lewat United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) juga fasilitasi budidaya gaharu dan pengolahan di Kabupaten Siak. Ada juga pencegahan kebakaran di Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti. Ia berupa bantuan peralatan pemadam kebakaran termasuk bantuan patroli untuk satu bulan terutama saat-saat rawan kebakaran.

Untuk mangrove, Riau juga paling luas target rehabilitasi dibanding provinsi lain. Berdasarkan data one map mangrove dari KLHK, luas kerusakan mencapai 155.540 hektar dari 482.000 mangrove terdegradasi di sembilan provinsi.

Amanar BRGM untuk mempercepat rehabilitasi mangrove pada sembilan provinsi prioritas, yakni, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua.

“Ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” ucap Hartono.

Agak berbeda dengan restorasi gambut, untuk rehabilitasi mangrove sesuai perpres, BRGM bekerjasama dengan KLHK maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggaran rehab mangrove 2021 dikemas melalui skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) dikelola BGRM. Di lapangan dilaksanakan UPT Balai Pengelolaan Darah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL).

BPDASHL juga mengklasifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang melaksanakan pemulihan mangrove.

Tahun ini, sebetulnya anggaran dari Kementerian Keuangan untuk rehab mangrove Rp 1,5 triliun buat 83.000 hektar. Riau kebagian 15.000 hektar.

Namun, belakangan pemerintah refocusing anggaran hingga ada pengalihan untuk penanganan COVID-19. Hartono bilang, ada kemungkinan dari anggaran terambil sebagian.

Dia bilang, khusus pemulihan mangrove masih kurang tersosialisasi. Pasalnya, perintah percepatan rehab mangrove baru turun pada April. Harapannya, dengan penyediaan anggaran, ada aliran dana ke masyarakat yang terlibat. Idealnya, rehab mangrove sudah jalan setahun sebelumnya. Dengan begitu, sudah ada lokasi, kelompok masyarakat, teknik pekerjaan dan seterusnya.

“Terus terang kami sadari sebetulnya tidak ideal, tetapi kami lakukan agar pelaksanaan di lokasi-lokasi yang risiko kegagalan kecil segera dilakukan,” ujar Hartono.

Masalah di Riau

Ismail Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bengkalis mengatakan, kebakaran hutan dan lahan jadi isu prioritas di daerah mereka. Bengkalis rawan karhutla karena beberapa faktor, antara lain, sebagian besar atau sekitar 65% dari luas wilayah bergambut. Perekonomian masyarakat mendorong pembukaan lahan cara bakar, pengaruh cuaca ekstrem serta pembangunan kanal yang menyebabkan kekeringan permukaan tanah.

Catatan Pemerintah Bengkalis, paling tidak dalam beberapa tahun terakhir ini karhutla terbesar terjadi pada 2019, luas 1.372,9 hektar dengan kerugian sekitar Rp29,4 miliar.

Pada 2020, hanya 400 hektar terbakar. Tahun ini, katanya, beberapa wilayah sudah mulai mengalami kebakaran ketika cuaca panas tinggi.

Mengenai rehabilitasi mangrove, hasil identifikasi Pemerintah Bengkalis menemukan penyebab kerusakan mangrove karena perilaku manusia. Pertama, eksploitasi hutan mangrove berlebihan dengan ragam alasan, seperti bakau sebagai cerocok. Saat ini kegiatan itu sudah setop.

Kedua, alih fungsi lahan untuk pemukiman dan tambak. Terakhir, pembuangan limbah. Selain faktor manusia, juga dari alam, seperti abrasi dan hama tanaman.

Bengkalis terdiri dari beberapa pulau, seperti Rupat dan Bengkalis, kondisi tutupan lahan didominasi perkebunan, sekitar 30% luas areal. Sedangkan mangrove hanya 2,9%. Dari kedua pulau itu, yang banyak mengalami abrasi di APL.

Isu abrasi pantai memang jadi masalah strategis Pemerintah Bengkalis. Penyebabnya, karena gelombang tinggi ketika musim angin utara yang berhembus dari Selat Malaka dan menghantam seluruh pesisir pantai. Ditambah lagi, kondisi sebagian pantai di Bengkalis bergambut. “Kalau diterjang ombak besar sangat mudah terjadi abrasi.”

Langkah-langkah Pemerintah Bengkalis menyelesaikan tiga masalah itu, tertuang dalam arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup, sepertipemantapan perencanaan, peningkatan koordinasi, konservasi dan rehabilitasi. Juga, partisipasi dan penguatan kapasitas termasuk penegakan hukum terpadu.

Setidaknya untuk penanggulangan abrasi pantai delapan tahun terakhir ini (2010-2019), Pemerintah Bengkalis menggelontorkan anggaran Rp326 miliar lebih. Tiap tahun, lebih Rp20 miliar untuk penyelamatan pantai yang berkorelasi dengan pemulihan mangrove.

Alokasi tertinggi pada 2016 mencapai Rp 70 miliar lebih. Tahun berikutnya, tidak dianggarkan lagi, tetapi 2019 meski jauh lebih kecil teralokasi Rp1,6 miliar khusus Kecamatan Bengkalis saja.

Tahun ini, Pemerintah Bengkalis kembali menganggarkan untuk penanggulangan abrasi di Pantai Sumatera atau di pesisir Bengkalis, seperti Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana.

“Dalam penanganan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove memerlukan kolaborasi semua. Tidak cukup pemerintah, juga keterlibatan aktif berbagai pihak termasuk masyarakat.”

Selengkapnya: https://www.mongabay.co.id/2021/08/20/bagaimana-upaya-restorasi-gambut-dan-mangrove-di-riau/