Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, di Istana Negara Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018. Rakornas dihadiri para gubernur, bupati atau wali kota, panglima kodam (pangdam), kepolisian daerah (kapolda), kepala dinas kehutanan provinsi di wilayah rawan Karhutla. Presiden Jokowi menegskan, pemerintah telah menyiapkan grand design 2017-2019 pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan menggunakan metode pendekatan tapak dan non-tapak.

Pendekatan tapak dalam arti pemerintah memastikan lahan gambut yang menjadi areal kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas 2,4 juta hektare tidak terbakar. Selain itu, pemerintah pun memastikan 731 desa rawan Karhutla yang diidentifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tidak terbakar. Menurut Presiden, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung patroli terpadu pencegahan Karhutla, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, serta pembentukan brigdal karhutla.

Sedangkan pendekatan non-Tapak, maksudnya, pemerintah berinisiatif memberikan insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan efektif. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah dengan tegas melakukan penegakan hukum dipimpin Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian. Selanjutnya, ada penentukan skema pendanaan, pelatihan dan pembentukan MPA serta melakukan monitoring hotspot secara terus menerus.

Informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui tautan berikut ini :

https://nasional.tempo.co/read/1057713/presiden-pimpin-rakornas-pencegahan-karhutla-2018/full&view=ok