Artikel terbit di harian Kompas 11 Februari 2021

Akhir Desember 2020, Presiden Joko Widodo memperpanjang masa kerja Badan Restorasi Gambut atau BRG dan menambah tugasnya untuk merehabilitasi mangrove di Sembilan provinsi prioritas. Hartono Prawira Atmadja yang ditunjuk sebagai kepala pada lembaga 

Bernama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ini akan menyelesaikan target restorasi sekaligus meningkatkan sinergi antar lembaga.

Selama empat tahun kedepan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)mempunyai dua target utama, yakni merestorasi 1,2 juta hektar ekosistem gambut dan merehabilitasi 600.000 hektar mangrove yang rusak. Restorasi dan rehabilitasi ini juga harus diiringi dengan pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di sekitar lokasi.

Target dan upaya BRGM ini disampaikannya dalam perbincangan Bersama Kompas secara daring.Rabu (3/2/2021). Ia pun menjawab terkait proyek lumbung pangan (food estate) yang menyasar gambut.

Apa pesan Presiden saat dilantik menjadi Kepala BRGM?

Presiden menyatakan bahwa meski belum sempurna dan mencapai target, kinerja BRGM sudah cukup baik dan perlu dilanjutkan serta dikonsolidasikan. Presiden menyampaikan, untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), upaya restorasi harus dibuat permanen karena konsep yang kami kembangkan selama lima tahun terakhir, yaitu menangani gambut yang sudah dimanfaatkan.

Presiden juga menyampaikan, Indonesia seperti perlu melakukan aksi yang lebih progresif untuk penanggulangan perubahan iklim , diantaranya rehabilitasi mangrove yang sudah terdegradasi. Rehabilitasi bertujuan agar mangrove tidak hanya berfungsi untuk kepentingan lingkungan, seperti mencegah abrasi dan penyaring polutan , tetapi juga ada dimensi sosial ekonomi yang meningkat.

Dalam satu bulan ini, apa saja perubahan iklim di BRGM yang cukup signifikan?

Terdapat perubahan di struktur organisasi yang dimandatkan dalam peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Dulu kami punya kedeputian riset dan kajian, tetapi sekarang ditiadakan karena lebur di Kementerian Riset dan Teknologi. Kedeputian yang kosong ini kemudian diubah menjadi pemberdayaan masyarakat.

Rehabilitasi mangrove menjadi tantangan yang lebih berat karena ini merupakan tugas dengan wilayah kerja yang juga baru. Kami akan mengidentifikasi dan koordinasikan dengan komunitas atau lembaga non-pemerintah di daerah setempat untuk berbagi pengalaman dan inspirasi maupun hambatan yang ditemui saat merehabilitasi mangrove.

Apa strategi untuk mencapai target yang telah ditetapkan?

Upaya yang dilakukan BRGM selama lima tahun terakhir sudah cukup efektif dan kami tinggal melanjutkan restorasi seperti yang sudah dikerjakan selama ini. Kami berharap BRGM dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bisa lebih solid dalam koordinasi pelaksanaan restorasi sehingga bisa lebih mudah berbagi tugas.

Sementara untuk mangrove , satu bulan pertama kami terus melakukan rapat dengan KLHK dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) guna menentukan lokasi yang akan direhabilitasi. Kami menentukan kriteria dan memetakan status serta fungsinya untuk memberikan gambaran terkait kewenangan  dari lokasi tersebut.

Apa saja evaluasi selama lima tahun terakhir?

Pertama, terkait dengan regulasi untuk menyatukan pemahaman yang berbeda karena restorasi merupakan barang baru di Indonesia. Kedua, perlunya perencanaan awal yang disepakati Bersama antar lembaga untuk melancarkan eksekusi di lapangan. Sementara evaluasi ketiga terkait dengan tugas supervisi pelaksanaan restorasi di wilayah konsesi di dalam dan di luar Kawasan hutan. Sebab, para pemegang konsesi di wilayah hak guna usaha relative bisa menerima sedangkan lainnya masih sedikit bermasalah dengan regulasi.

Apakah Program ini di tingkat tapak berbasis peran serta masyarakat akan dilanjutkan?

Setelah kami cermati satu bulan ini ternyata partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove lebih tinggi. Di lokasi juga sudah ada kelompok masyarakat, komunitas, dan lenbaga non-pemerintah yang melakukan kegiatan rehabilitasi secara mandiri ataupun dengan kerja sama.

Konsep Desa Peduli Mangrove (DPM) yang nantinya akan kami kerjakan juga hamper sama dengan Desa Peduli Gambut. Kegiatan yang dikembangkan di DPM di antaranya sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi pembuatan kelompok masyarakat yang nantinya ikut dalam pengelolaan, tetapi juga pengembangan ekonomi mangrove.

Bagaimana peran BRGM terkait program food estate di gambut?

Food Estate yang dilakukan di Kalimantan Tengah sebenarnya semacam revitalisasi sawan bergambut yang terbengkalai karena karhutla 2015. Sawah bersertifikat itu tidak mungkin ditutup dan dihutankan kembali karena tata ruangnya bukan untuk hutan.

Konteks yang dilakukan BRGM ialah memberikan pengalaman kepada petani untuk meneruskan sawah yang mereka miliki, tapi tidak dengan menggunakan metode bakar.

Kami bantu petani melakukan tata kelola air mikro kemudian dikerjakan secara berkelompok. Hasilnya, telah dilakukan panen perdana meskipun belum sampai pada tingkat produksi yang kami harapkan, rata-rata masih 2,5 ton per hektar dari target 4 ton per hektar. Hal ini diharapkan dapat menjadi referensi jika keputusan politik pemerintah tetap memanfaatkan lahan eks proyek lahan gambut sejuta hektar.

Selain padi, apakah tidak ada pilihan tanaman lain yang sesuai dengan kondisi ekosistem di Kalimantan Tengah?

 Di Kalteng ada dua pola yang dikembangkan yaitu revitalisasi sawah mangkrak dan pengembangan paludikultur di lokasi-lokasi yang belum dibuka. Tetapi, nantinya yang akan ditanam dalam proyek Food estatedi Kalteng adalah padi sehingga kami memberikan referensi sesuai dengan apa yang telah dilakukan BRGM. Namun, kami tetap merekomendasikan paludikultur untuk dikembangkan di lahan gambut.