Kepala BRGM Indonesia Hartono Rawiraatmadja Apresiasi Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Indonesia, Hartono Rawiraatmadja mengapresiasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.
Hal itu disampaikan saat pengukuhan pengurus daerah Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan (Kagamahut) Universitas Gajah Mada (UGM) Provinsi Papua Barat, di ballroom Swiss Belhotel Manokwari.
“Sebagai orang konservasi, saya sangat dukung Papua Barat yang berani deklarasi jadi Provinsi Konservasi sebagai upaya sustainable development,” ungkap Hartono, selaku ketua umum Kagamahut dalam sambutannya.
Untuk diketahui, deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada 19 Oktober 2020, oleh Gubernur Papua Barat saat itu, (Alm) Abraham Oktovianus Atururi.
Menurut Hartono, langkah yang diambil Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini, adalah hasil evaluasi dari pembangunan di provinsi lain.
Pembangunan yang mementingkan peningkatan pendapatan daerah, namun mengenyampingkan kelestarian alam.
Hartono menjelaskan melalui program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, bertujuan menyeimbangkan pembangunan di daerah.
Adapun perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
“Menyeimbangkan dengan tetap mendukung pembangunan dari korporasi bermodal besar sambil memberdayakan masyarakat adat, dan menjaga kelestarian hutan ,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia berharap kehadiran Kagamahut bisa menjadi mitra pemerintah untuk pembangunan di Papua Barat
Mewujudkan hutan lestari rakyat sejahtera, kata Hartono, adalah misi utama Kagamahut.
“Mari dedikasin seluruh kemampuan supaya Papua Barat tidak butuh waktu lama terbebas dari kemiskinan,” tutur Hartono.
Pengukuhan Pengurus Daerah Kagamahut
Hartono Rawiraatmadja, ketua umum Kagamahut mengukuhkan Erents dan jajarannya, sebagai pengurus daerah Kagamahut Provinsi Papua Barat masa bakti 2021 sampai 2026.
“Kita sudah ada sejak lama, tapi secara operasional resminya hari ini,” kata Erenst Ngabalin, ketua Kagamahut Provinsi Papua Barat.
Ernest mengungkapkan ke-60 alumni Fakultas Kehutanan UGM yang tergabung dalam Kagamahut Provinsi Papua Barat, siap menjadi mitra pemerintah.
Menurutnya regulasi pemerintah pusat selama ini kurang mengakomodir pikiran masyarakat adat Papua Barat.
Sehingga, ia berkomitmen Kagamahut menjadi jembatan pemikiran pemerintah pusat, dengan pikiran rakyat Papua Barat.
“Kita akan berjuang untuk menyederhanakan regulasi pemanfaatan hutan bagi masyarakat adat,” pungkas Ernest kepada TribunPapuaBarat.com.
Ernest menguraikan potensi kekayaan sumber daya alam dari hutan Papua Barat begitu besar. Sekitar 90 persen wilayah Papua Barat adalah hutan.
Hutan dipercaya Kagamahut bukan hanya tentang keanekaragaman hayati, tapi lebih dari itu tentang keberadaan manusia.
Oleh karena itu, Ernest dan jajaran Kagamahut akan memperjuangkan hak masyarakat adat Papua Barat, dalam program perhutanan sosial.
“Kita mau supaya masyarakat Papua Barat tidak hanya menanam lalu panen, tapi juga membangun dari potensi hutan ini,” imbuhnya.
Hadir pula dalam acara pengukuhan tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat yang diwakili staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Papua Barat, Niko Tike.
Tamu VIP lainnya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir Hendrik F Runaweri, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Maxsi Nelson, dan lainnya.