Kepala BRGM Siap Tingkatkan Kolaborasi Restorasi Gambut dan Mangrove
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono siap meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak dalam usaha merestorasi gambut dan mangrove yang sudah terdegradasi di Indonesia di saat target yang harus dicapai badan itu bertambah.
“Gambut yang terdegradasi itu memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah dan juga oleh pemegang konsesi, tapi harus semua pihak dilibatkan,” kata Kepala BRGM Hartono dalam upacara serah terima jabatan dari Kepala BRG 2016-2020 Nazir Foead, yang dipantau secara virtual dari Jakarta pada Selasa.
Hartono menegaskan bahwa restorasi gambut bukanlah hal yang mudah karena harus berkutat dengan lahan gambut yang sudah terlanjur dimanfaatkan. Hal itu membuat proses restorasi membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek.
Dalam melakukan restorasi terkadang harus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar lahan gambut untuk meyakinkan mereka bahwa restorasi adalah demi kepentingan semua orang. Karena itu dia menegaskan sangat signifikan bagi semua pihak untuk melanjutkan kerja-kerja restorasi yang sudah berjalan sebelumnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik Hartono sebagai Kepala BRGM pada 23 Desember 2020 yang secara resmi memperpanjang masa tugas badan itu. BRGM juga mendapatkan tanggung jawab baru untuk merehabilitasi daerah mangrove terdegradasi, di mana sebelumnya hanya bertugas merestorasi gambut.
Dalam tugas barunya, BRGM ditargetkan melakukan percepatan restorasi terhadap 1,2 juta hektare (ha) lahan gambut dan 600.000 hektar lahan mangrove. Selain itu, wilayah kerja mereka juga bertambah dari yang semua tujuh provinsi untuk gambut kini ditambah enam provinsi untuk rehabilitasi mangrove.
Terkait penambahan target itu, Hartono menegaskan akan meningkatkan kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mencapai target-target tersebut.
“Instruksi Presiden terkait restorasi gambut ini adalah restorasi permanen, di mana di situ dipersyaratkan infrastruktur-infrastruktur yang harus berfungsi secara permanen,” tegasnya.
“Instruksi Presiden terkait restorasi gambut ini adalah restorasi permanen, di mana di situ dipersyaratkan infrastruktur-infrastruktur yang harus berfungsi secara permanen,” tegasnya.