Menyematkan Harapan Baru Pemulihan Gambut dan Pengendalian Karhutla
Artikel terbit di harian Strait Times, Singapura, 23 Januari 2021
Pemerintah Indonesia memperpanjang mandat badan pemulihan ekosistem dan pengendalian risiko kebakaran selama 4 tahun lagi, untuk memenuhi beberapa sasaran kunci yang belum tercapai di periode tugas pertama.
Mangrove menjadi tugas tanggung jawab baru ditambahkan pada Badan ini sesuai dengan sebutannya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kepala BRGM, Hartono Prawiraatmaja, 58, mengatakan pada Strait Times, tujuan lembaga ini awalnya adalah bekerja sama dengan masyarakat dan pemilik konsesi untuk menurunkan tingkat kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap ke negara tetangga serta menyengsarakan masyarakat.
Sasaran baru badan ini adalah restorasi sekitar 1,2 juta lahan gambut rusak di 7 provinsi, misalnya Riau dan Kalimantan Barat dan rehabilitasi 600.000 hektar area ekosistem mangrove kritis di 9 provinsi, termasuk kepulauan Riau, dalam waktu 4 tahun.
“Kami memprioritaskan wilayah-wilayah yang acap mengalami kebakaran berulang,” kata Hartono.
Untuk menurunkan risiko kebakaran, gambut perlu dibasahi. Tinggi muka air perlu dinaikkan, dengan membangun sekat kanal di kanal-kanal yg bertebaran di penjuru Sumatera dan Kalimantan. Kanal yang tadinya dibangun untuk menyalirkan air di rawa gambut, malah jadi cerita suram masifnya kerusakan lahan gambut selama bertahun-tahun.
Saat ini, ada 14,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia. Kemudian tahun 1980-an separo lebih lahan gambut sudah hilang dan berubah menjadi kebun sawit, kebun karet, kayu pulp dan lahan perkebunan lain. Untuk mangrove, masih ada 3,5 juta hektar hutan mangrove bagus . Berkurang seperlima dari yang dulu, dimana sejak 1970-an Indonesia kehilangan 30-50% tutupan mangrove. “Presiden sudah menginstruksikan agar pencegahan kebakaran dan pembasahan gambut jadi solusi permanen,” kata Hartono.
Dia mengakui pembasahan gambut saja tidak menjamin berkurangnya kebakaran lahan jika masyarakat lokal masih mengolah lahan dengan membakar, karena itu perlu diperkenalkan metode alternatif (mengolah lahan). ” Banyak hikmah didapat selama 5 tahun ini…pencegahan munculnya titik api menjadi penting. Karena begitu api menyala, artinya kurang waspada,” katanya.
Banyak harapan ditumpukan pada organisasi ini sejak pembentukan, tersebab kebakaran hebat dan kabut asap tahun 2015 yang melanda sebagian besar provinsi. Riwayat tata kelola lahan yang buruk, ekspansi pengembangan agrikultur dan lemahnya penegakan hukum berkelindan dengan kemarau ekstrim memicu sejarah kebakaran hebat yang sulit dikendalikan.
Presiden Joko Widodo kemudian membentuk BRG, bulan Januari 2016. Tugas BRG adalah merestorasi gambut rusak seluas 2,6 juta hektar selama 5 tahun. Ini terdiri dari 900.000 hektar area gambut di luar konsesi dan 1,7 juta hektar lainnya di dalam konsesi, dengan fokus di area gambut bekas terbakar dan mengalami kerusakan.
Gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam bentuk sisa-sisa materi organik yang terakumulasi selama ratusan atau ribuan tahun. Saat gambut tersebut dibuka dan dikeringkan untuk lahan perkebunan, makan akan jadi rentan dan gampang terbakar, jika sudah terbakar mengeluarkan kabut asap yang tebal dan berbahaya serta ribuan ton karbondioksida.
Badan ini belum sepenuhnya mencapai target. Di akhir masa tugas pertamanya sudah 835.288 hektar area di luar konsesi direstorasi atau 94 persen dari target, dengan membangun 15.594 sumur bor dan 7.136 sekat kanal. Badan ini juga sudah melakukan supervisi kepada perusahaan dengan capaian 538.430 hektar di konsesi perkebunan (96,9 persen dari target), sementara 114.910 hektar di konsesi kehutanan (9,4 persen dari target).
Untuk pencegahan kebakaran, BRG sudah membentuk 640 DPG untuk upaya pembasahan dengan capaian luasan di lahan masyarakat mencapai 4,6 juta hektar. Kiki Taufik, dari Green Peace Asia Tenggara, mengatakan masyarakat sangat berharap pada badan ini saat dibentuk. “Namun , kendati hadirnya BRG, bahwa ada kebakaran lahan gambut di tahun 2019,” katanya pada Strait Times.
Menurutnya, cuaca basah akibat efek La Nina cukup membantu ketimbang upaya pemerintah menurunkan kebakaran di tahun 2016 hingga 2018. Namun, menurutnya BRG membuat kemajuan berarti untuk restorasi di luar area konsesi. Sementara KLHK juga melakukan program restorasi gambut serupa di konsesi sawit dan akasia, dengan klaim sudah merestorasi 3, 6 juta hektar di akhir 2020.
Kiki juga menyoroti upaya BRG bekerja dengan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan gambut dan pencegahan kebakaran. “Mereka membangun kesadaran masyarakat untuk merawat gambut, dan ini terbilang sukses,” katanya.
Kerja dengan masyarakat ini akan berlanjut, kata Hartono, misalnya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, masyarakat akan mendapat pembekalan agar tidak mengelola lahan dengan cara membakar, katanya. Dan sekarang memasukkan mangrove dalam program adalah cukup masuk akal.
“Saat mangrove dikelola atau eksploitasi, lahan gambut berisiko abrasi akibat gelombang laut. Akhirnya bisa tenggelam dan hilang, dan garis pantai menyusut,” “Karena itulah, gambut dan mangrove harus ditangani bersama.”