Presiden Minta Percepatan Rehabilitasi 6.600 Hektare Kawasan Mangrove di Kaltim
Suara burung yang bertengger di dahan pohon bakau menyambut kehadiran rombongan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di KTA Hutan Lestari. Tak jauh dari sana, suara kapal nelayan yang memecah ombak menambah riuhnya sore yang cerah itu.
Selasa, 25 Mei 2020 rombongan yang dipimpin Kepala BRGM Hartono Prawiraatmadja menyambangi KTA Hutan Lestari, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan. Kehadiran mereka di Kota Taman buat menyambangi lokasi intervensi rehabilitasi mangrove.
Hartono menjelaskan, kunjungan kerja ini dilakukan BRGM guna menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo. Melalui Perpres 120/2020, Presiden Jokowi melakukan perubahan nomenklatur tugas, fungsi, target, dan jangka waktu pelaksanaan tugas pada BRGM.
BRGM mempunyai tugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di 7 provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Sementara rehabilitasi mangrove dilakukan di 9 provinsi. Yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
“Kunjungan kerja di Kaltim ini dua lokasi kami datangi. Samarinda dan Bontang untuk melihat lokasi intervensi,” kata Hartono kepada awak media.
Dia bilang, Presiden Joko Widodo mengamanatkan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 6.600 hektar di Kaltim sepanjang 2021. Untuk lokasi rehabilitasi mangrove, selain di Bontang, juga tersebar di Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Keempat daerah itu dipilih lantaran sudah diidentifikasi BRGM, dan dinilai layak sebagai lokasi intervensi. Jenis mangrove yang ditanam menyesuaikan ciri khas masing-masing daerah. Tapi untuk di Kaltim, sebagian besar mangrove jenis Rhizophora. “Sementara itu dulu. Sembari kami terus melakukan identifikasi,” ujarnya.
Tujuan percepatan rehabilitasi ini bukan sekadar perbaikan ekosistem mangrove. Juga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Mangrove yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat menjadi peluang lapangan kerja baru. Pun ke depan, pengelolaan hutan mangrove dorong agar lebih bernilai ekonomis buat masyarakat sekitar. Hutan mangrove sebagai lokasi wisata alam dan edukasi, yang tumbuh dengan masyarakat sekitarnya.
“Akan melibatkan masyarakat. Karena format rehabilitasinya tahun ini pakai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Cirinya pengerjaan dilakukan oleh masyarakat,” bebernya.
Adapun pola kerjasamanya, masyarakat yang dinaungi kelompok bakal melakukan penanaman mangrove di lokasi intervensi yang telah ditetapkan. BRGM mendukung dari sisi pendanaan dan infrastruktur pendukungnya, serta pemantauan. Agar target restorasi tercapai. Untuk pemantauan ini, juga melibatkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI. “Nanti mereka (masyarakat) terus dimonitor perkembangannya,” tandasnya.