Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove harus berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.” Ujar Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, selaku Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kepulauan Riau (1/7).
Program PEN Rehabilitasi Mangrove yang dijalankan BRGM adalah Penanaman Bibit Mangrove yang berbasis masyarakat. Hal ini diharapkan dapat terwujudnya ekosistem mangrove yang lebih asri, juga memberikan keuntungan ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat.
BRGM, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 120 Tahun 2020, merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk melanjutkan restorasi gambut di 7 Provinsi dan mendapat mandat baru untuk merehabilitasi mangrove di 9 provinsi pada periode 2021-2024.
Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi target rehabilitasi mangrove BRGM. Tahun ini, luasan target rehabilitasi mangrove di Kepri adalah 5.500 hektar dari 83.000 hektar target nasional. Disampaikan juga, terdapat 36 Pokmas yang akan melakukan penanaman bibit mangrove yang yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Kepri.
Untuk memastikan kegiatan ini berjalan sesuai perencanaan, Pokmas juga diberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan fisik dan kapasitas penyusunan laporan pengelolaan keuangan.” Ini kita lakukan karena dana langsung di transfer ke Pokmas.” Tambah Ayu.
Untuk mempercepat rehabilitasi mangrove ini di Kepri, BRGM bekerja bersama BPDASHL Sei Jang Duriangkang Kepri. Mengingat, rehabilitasi mangrove merupakan tugas bersama dan keberhasilannya bergantung pada besarnya dukungan dan keterlibatan semua pihak. Maka dipandang perlu untuk bersinergi dan bekerjasama “Ayo kita rehabilitasi mangrove dan sejahterakan masyarakat Kepri”, ajak Ayu sebelum membuka kegiatan sosialisasi secara resmi.
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri oleh 134 peserta yang berasal dari BPDASHL Sei Jang Duriangkang Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Pinang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL), Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), , Akademisi, LSM dan perangkat desa.