Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memaparkan ada kawasan mangrove di Papua Barat, yang kritis dan harus dilakukan rehabilitasi.
Hal ini diungkapkan Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove KLHK, Inge Retnowati.
Diketahui, Provinsi Papua Barat merupakan satu di antara sembilan daerah di Indonesia yang menjadi fokus untuk percepatan rehabilitasi mangrove.
“Secara angka Papua Barat hingga kini memiliki ekosistem mangrove seluas 500 ribu hektar,” ujar Inge, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa (5/7/2022).
“Memang benar dari kawasan mangrove di Papua Barat, masih ada yang kritis dan harus dilakukan rehabilitasi oleh semua elemen di daerah ini,” katanya.
“Kita di Papua Barat masuk dalam sembilan daerah di Indonesia, yang harus segera dilakukan percepatan rehabilitasi mangrove.”
Lebih lanjut, kata Inge, percepatan rehabilitasi mangrove di Papua Barat pun tidak terlepas dari sinergitas bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“Dari data sementara hutan mangrove di Papua Barat yang telah rusak diperkirakan sekira 10 persen,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Kepala Sub Kelompok Kerja Kerja Sama BRGM Erna Rahayu menambahkan, untuk mangrove di Papua Barat terdiri dari lebat, sedang dan jarang.
“Kawasan yang harus dilakukan rehabilitasi ekosistem mangrove itu ada 36.890 hektar,” jelas Erna.
Sementara, berdasarkan data peta mangrove nasional 2021 luasan mangrove di Papua Barat ada 475.116 hektar.
“Dari data ini kita (BRGM) jadikan agar bisa segera mengintervensi rehabilitasi mangrove di Papua Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari kondisi 36.890 hektar telah berada di daerah abrasi, lahan terbuka, tanah timbul dan daerah tambang.
“Kita di Papua Barat posisi yang paling banyak sekira dua ribu hektare ada di wilayah tanah timbul,” kata Erna.
Erna mengaku, kawasan yang lebih banyak harus dilakukan rehabilitasi adalah wilayah Sorong, Fakfak dan Kaimana.
Ia berharap, lewat kemitraan dengan semua pihak di Papua Barat, kawasan mangrove ini dapat dipertahankan hingga anak cucu.