SIARAN PERS

No: 17/SIPERS/BRGM/10/2022

dapat disiarkan segera

Kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove diantaranya adalah kolaborasi dari berbagai pihak. Dalam hal ini, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) tidak dapat bekerja sendiri, peran dari berbagai stakeholders seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, NGO, Perguruan Tinggi  dan masyarakat memiliki andil yang penting.

Kerusakan ekosistem mangrove akibat perubahan alih fungsi lahan menjadi pemukiman, kawasan industri, tambak, dan penebangan pohon secara ilegal menjadi fokus pemerintah dalam mengembalikan fungsi ekosistem tersebut. Komitmen untuk memulihkan ekosistem mangrove ditunjukkan pemerintah pusat dengan menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai prioritas agenda pembangunan nasional diantaranya pembangunan rendah karbon, pengendalian dampak perubahan iklim, pencegahan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) berbasis desa dan penguatan SDGs.

Dalam mewujudkannya, BRGM melakukan berbagai pendekatan, salah satunya bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui program Matching Fund Kedaireka Kampus Merdeka – Merdeka Belajar yang dijalankan oleh Kemendikbudristek. Program ini memberikan ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk mengaplikasikan keilmuan dan hasil risetnya langsung ke masyarakat.

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan BRGM dalam program Matching Fund yang bertujuan untuk menjadikan Kepulauan Riau (Kepri) sebagai pusat bisnis pengembangan ekowisata dan rehabilitasi mangrove terkemuka di Indonesia.

Tahun 2021 lalu, BRGM bersama UMRAH telah melakukan pendampingan pokmas ekowisata, studi potensi dan permasalahan sosekbud desa, pemetaan areal pemanfaatan dan penguasaan lahan mangrove, kampanye rehabilitasi mangrove, penyusunan desain Mangrove Information and Training Center (MITC), serta penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan (RPMB). Tahun ini UMRAH dan BRGM akan melanjutkan kerja sama kembali dalam Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan (PMB) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Desa Pengudang, Desa Busung, Desa Tembeling dan Desa Pengudang.

Namun, rencana kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, UMRAH mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama BRGM dan Pemerintah Kabupaten Bintan terkait Peraturan Bupati PMB Berkelanjutan di Kabupaten Bintan. yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bintan (26/10).

Dalam kesempatan ini, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Mohammad Panca Azdigoena menyambut baik inisiasi BRGM dan UMRAH dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. “Harapan kami melalui penyusunan regulasi ini, kearifan lokal masyarakat dapat terakomodir dan melalui penyusunan peraturan bupati ini dapat melibatkan semua stakeholders hingga satuan masyarakat terkecil yang berada di desa dan dusun. Semoga di dalam pelaksanaannya, diharapkan tidak akan timbul kendala – kendala dalam pelaksanaan peraturan ini.” ucap Mohammad.

Koordinator Matching Fund Kedaireka UMRAH, Dony Apdillah menyampaikan “Kami memiliki program Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan bersama BRGM mencoba bergandengan dengan Kepala Desa, dan masyarakat melakukan pendampingan mulai dari buku tematik mangrove pembangunan ekosistem wisata, dan memperkuat kelembagaan di desa melalui inisiasi Perdes.” ujar Dony.

Dony menambahkan, Pemerintah Indonesia sedang memproses regulasi carbon trading, yaitu perusahaan atau negara yang maju yang menghasilkan produksi emisi karbon yang melebihi batas kuantitatif tertentu wajib membayar kompensasi kepada negara atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menjaga mangrove. Untuk itu, dalam rangka mendukung implementasi program ini, UMRAH bekerjasama dengan BRGM dan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk membuat regulasi PMB.  BRGM menyambut baik inisiatif dari UMRAH dan juga Pemda Kabupaten Bintan terkait upaya – upaya perlindungan ekosistem mangrove.  “BRGM berkolaborasi dengan beberapa Universitas terkait program Kedaireka  dimana universitas berkiprah di lokasi BRGM. Kerja sama dengan UMRAH sangat menarik karena selain mendorong regulasi di tingkat desa untuk melindungi ekosistem mangrove, juga mendorong regulasi perlindungan ekosistem mangrove di tingkat Kabupaten.” Pungkas Suwignya Utama, Kapokja Edukasi dan Sosialisasi BRGM