No:32 SIPERS/BRGM/10/2023

Dapat disiarkan segera

Dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah daerah hingga masyarakat tingkat tapak. Salah satu komitmen dan dukungan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara ditunjukkan melalui kegiatan penanaman 10 ribu bibit mangrove di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (12/10). 

Pada Kesempatan ini, Hassanudin, PJ Gubernur Sumatera Utara menekankan Pemulihan ekosistem mangrove tidak bisa dilaksanakan secara instan, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan mangrove secara ramah lingkungan dan turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. 

“Perlu kita edukasi masyarakat kita, betapa pentingnya mangrove, dan harus kita cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain, sehingga mereka tidak menebang untuk dijual. Ini bukan short cut, ini salah satu langkah karena mangrove butuh waktu lama untuk besar, padahal kita sangat butuh mangrove, melindungi dari intrusi air laut, tempat kembang biak ikan dan sekarang perdagangan karbon dan kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia ” kata Hassanudin. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yuliani Siregar turut hadir dalam kesempatan ini. Yuliani mengatakan, “Sebelum Covid-19, Desa Lubuk Kertang menjadi tempat wisata yang diminati, tetapi saat pandemi Covid-19 menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat juga terganggu, jadi sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove, sayangnya itu dipangkas habis, padahal ada tata cara kita menebang mangrove,” kata Yuliani.

Melihat kondisi kerusakan ekosistem mangrove, Yuliani menambahkan Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM) memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi. “Kita akan kerja sama dengan BRGM dan semua stakeholder, kita juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan mereka pada mangrove tumbuh, karena mereka yang kita harapkan bisa melestarikan ini,” ujar Yuliani.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM, Gatot Soebiantoro menjelaskan selain aspek sosial dan ekonomi, perlu untuk segera mengembalikan fungsi mangrove yang sudah rusak, menjadi sangat penting. Ini membutuhkan waktu yang lama termasuk  dampak dari kerusakan mangrove untuk diperhatikan.

Berdasarkan kajian di Sumatera Utara, setiap ha mangrove mampu mencegah abrasi seluas 14,1 m2 per tahun. Nilai ekonomi mangrove untuk pencegahan abrasi adalah sebesar Rp5.033.700/ha/tahun.

Intrusi air laut pada areal mangrove karena kegiatan lain yang kurang tepat telah terjadi dan harus dibenahi. Seperti halnya perkebunan yang berada di Labuhanbatu. Terdapat kebun sawit di areal mangrove di pesisir pantai yang diserahkan sukarela kepada masyarakat setempat untuk direhabilitasi dan dikembalikan seperti semula untuk menjadi hutan mangrove. Di tempat lain sebenarnya ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan.

“Terkait dengan rehabilitasi mangrove, BRGM atau Pemda tidak bisa melaksanakan rehabilitasi sendiri. Perlu adanya sinergitas dan partisipasi aktif semua pihak mulai pemerintah daerah hingga masyarakat tapak. Rehabilitasi tidak hanya sekedar menanam namun juga menjaga dan merawat ekosistem mangrove,” tutup Gatot.

Sebagai informasi, melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BRGM telah melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumatera Utara seluas 7.559 hektar (ha) pada tahun 2021 yang tersebar di Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang,

Kota Medan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah dan pada tahun 2022 seluas 373 ha. Diantaranya untuk Kabupaten Langkat seluas 2.501 hektar (tahun 2021-2022).

Untuk tahun lanjutan dengan sasaran prioritas pendanaan lain oleh Bank Dunia melalui kegiatan Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) terindikasi seluas 6.078 ha. Diantaranya untuk Kabupaten Langkat seluas 2.299 ha.