SIARAN PERS
No: 08/SIPERS/BRGM/08/2022
dapat disiarkan segera
“Kita mendirikan Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur” ujar Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) saat memberi amanat dalam upacara peringatan HUT RI ke 77 di Kantor BRGM (17/08). Hartono menegaskan, kalimat yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 ini selayaknya menjadi pegangan BRGM sebagai bagian dari pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan cita – cita luhur tersebut, Hartono menyampaikan 5 agenda besar yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR (16/8).
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, yang kedua penerapan ekonomi hijau, lalu pemberian perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi kepada seluruh masyarakat, yang keempat penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi Indonesia, serta yang kelima melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dari 5 agenda prioritas ini, paling tidak, ada dua agenda yang menjadi wilayah kerja dari BRGM. Pertama, ikut serta berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi hijau. Presiden Jokowi secara gamblang menyebutkan bahwa optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Misalnya, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut.
Selaras dengan hal ini, Hartono menyebutkan bahwa konsep ekonomi hijau dicirikan oleh tiga hal, yaitu ekonomi yang rendah karbon, memperhitungkan kerusakan lingkungan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, gambut dan mangrove merupakan pilar yang menjadi penyokong dari konsep ekonomi hijau, sebab mempunyai potensi yang besar sebagai penyerap karbon.
Kedua, melakukan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja BRGM, agar lebih sejahtera dan terlindung dari kemungkinan risiko lingkungan. Pada tahun 2021, melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BRGM berhasil melaksanakan program percepatan rehabilitasi mangrove (PRM) seluas 34.912 ha, sekitar 104 % dari target penanaman 33.00 ha yang dicanangkan.
Dalam proses pelaksanaannya, program PRM bersifat swakelola dengan mengandalkan partisipasi masyarakat di setiap aktivitas rehabilitasi mangrove, mulai dari pembibitan hingga penanaman. Total, realisasi anggaran sebesar Rp 618 miliar berhasil dialokasikan untuk dimanfaatkan oleh 34.594 tenaga kerja di 32 provinsi Indonesia.
Hartono menegaskan, pencapaian ini akan terus ditingkatkan. Ia berpesan, meski hanya berstatus badan, peran yang diemban oleh BRGM sangat penting dan signifikan. “Untuk itu, saya berharap ada tiga hal yang terus kita lakukan. Pertama, bekerja keras, bahkan kalau bisa, bekerja melampaui tugas. Hal ini sebagai bagian dari dedikasi kepada negara yang tercinta. Kedua, menjaga kepercayaan publik, bahwa BRGM dibentuk untuk tujuan yang mulia, yakni mendorong dan mendukung terwujudnya ekonomi hijau. Kemudian yang ketiga, terus menerus meningkatkan kemampuan dan kapasitas baik ilmu pengetahuan maupun keterampilan” tegas Hartono.
Tak lupa, dalam bagian akhir penutupnya, Hartono menekankan kembali bahwa republik ini dibangun diatas suku, agama dan ras yang berbeda-beda. “Memasuki tahun politik, juga penting untuk terus merawat kesatuan, menjalin persatuan serta terus berupaya menciptakan suasana kerja yang sejuk” tutup Kepala BRGM.