Hartono menyampaikan, “KHG Sungai Siak – Sungai Kampar di Provinsi Riau ini merupakan model pertama pengelolaan gambut yang sistematis dan terpadu dalam mewujudkan restorasi gambut permanen mencapai target FOLU Net Sink 2030. Sinergitas seluruh stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, CSO, masyarakat dan Swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan konsep ideal ini. Ke depannya, kami berharap model ini dapat menjadi best practice untuk KHG-KHG lainnya.”

—

Riau – Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim diwujudkan melalui Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Implementasi aksi mitigasi perubahan iklim salah satunya dilakukan melalui pengelolaan gambut untuk mengurangi emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran melalui perbaikan tata air dan restorasi gambut. 

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk memfasilitasi percepatan restorasi gambut di 7 provinsi prioritas dan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas turut serta berkomitmen dalam mitigasi perubahan iklim. Ketujuh provinsi yang menjadi wilayah kerja restorasi gambut BRGM adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Riau memiliki gambut terluas di Indonesia. Sesuai dengan penetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, luas lahan gambut di Provinsi Riau adalah 5,3 juta hektar yang berada pada 59 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Selama tahun 2016 – 2022, BRGM telah melaksanakan kegiatan restorasi gambut di Riau seluas 209.977 hektar. Hal ini dicapai melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 1.618 unit, kegiatan revegetasi seluas 140 hektar, dan pemberian revitalisasi mata pencaharian masyarakat sebanyak 86 paket.

Salah satu KHG di Riau, yaitu KHG Sungai Siak – Sungai Kampar pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan private sector. Di posisi ini, diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk memastikan restorasi ekosistem gambut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu untuk menuju kelestarian ekosistem. Disamping itu, restorasi gambut di Riau juga telah dilaksanakan oleh beberapa mitra, antara lain Pemerintah Daerah, CSO/NGO, Perguruan Tinggi, dan Private Sector.

Sinergi dan kolaborasi dalam restorasi ekosistem gambut diharapkan akan mampu mengembalikan daya dukung ekosistem gambut sehingga KHG optimal dapat diwujudkan. Peran Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Akademisi, Private Sector, CSO, dan masyarakat sangat penting untuk dapat mewujudkan KHG yang berfungsi optimal dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Ekosistem Gambut memiliki peranan penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Upaya pengelolaan ekosistem gambut masuk dalam aksi pengurangan emisi melalui penanggulangan karhutla, peningkatan kapasitas hutan alam dan karbon, perbaikan tata air gambut, dan mempertahankan tutupan hutan lahan. Adapun strategi yang digunakan adalah 3R, yaitu Rewetting, menjaga tingkat kebasahan lahan gambut, Revegetasi melakukan penanaman kembali untuk memperbaiki tutupan lahan, serta Revitalisasi mata pencaharian masyarakat memberikan alternatif penghidupan bagi masyarakat untuk terus menjaga gambut.

Focus Group Discussion (FGD) Model Penerapan FOLU Net Sink 2030 Berbasis Pengelolaan KHG Terintegrasi yang digelar BRGM 8 Agustus 2023 dihadiri oleh berbagai elemen pemangku kepentingan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan restorasi gambut, yakni Sekda Provinsi Riau, Perwakilan Rektor UNRI, Bappeda Siak, Bappeda Pelalawan, Perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Bappenas, CSO, serta private sector.

Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau.  “Konsep Riau Hijau merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Rencana Aksi Riau Hijau dalam pelaksanaannya melibatkan para pihak tidak saja pemerintah, tetapi juga perguruan tinggi, swasta, organisasi non pemerintah, mitra pembangunan, serta media.” Ujar Hariyanto.

Perguruan tinggi juga turut serta dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan komitmen dalam pengurangan emisi karbon. Dalam hal ini Ketua LPPM, mewakili Rektor Universitas Riau, mengatakan “Kami sudah menghibahkan ahli-ahli kami untuk mendukung riset terkait kegiatan restorasi gambut. Ini menjadi bukti dari komitmen Universitas Riau terkait upaya pemulihan lingkungan hidup. Khusus di lingkungan akademik, rektor sudah menganggarkan khusus dana riset yang diarahkan ke arah restorasi gambut. Kami juga memasukkan mata kuliah pengelolaan lingkungan ke kurikulum universitas. Kami berharap langkah-langkah ini menjadi dukungan konkrit sekaligus contoh kepada stakeholder lainnya” ungkap Mubarak.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono dalam FGD ini mengedepankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholders, dalam restorasi gambut. Hartono menyampaikan, “KHG Sungai Siak – Sungai Kampar di Provinsi Riau ini merupakan model pertama pengelolaan gambut yang sistematis dan terpadu dalam mewujudkan restorasi gambut permanen mencapai target FOLU Net Sink 2030. Sinergitas seluruh stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, CSO, masyarakat dan swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan konsep ideal ini. Ke depannya, kami berharap model ini dapat menjadi best practice untuk KHG-KHG lainnya.”