SIARAN PERS

No: 09/SIPERS/BRGM/08/2022

dapat disiarkan segera

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, bertolak ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan penanaman mangrove sekaligus mengunjungi lokasi program percepatan rehabilitasi mangrove (PRM) tahun 2021 di Kabupaten Maros (19/8).

Di Kabupaten Maros, rombongan disambut oleh Gubernur Sulawesi Selatan, beserta Wakil Bupati Maros dan Direktur Utama PT Pelindo untuk melakukan penanaman serentak di Wisata Manggambang, Desa Marana, Kecamatan Lau.

Pada tahun 2021, luas wilayah program percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi Sulawesi Selatan mencapai total 240 ha. Jumlah ini adalah akumulasi dari pelaksanaan kegiatan PRM pada 8 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yaitu Maros, Bone, Barru, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, dan Pinrang.

Persebaran lokasi PRM ini ditentukan berdasarkan peta mangrove nasional (PMN) yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam peta tersebut, potensi habitat mangrove yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu di dalam kawasan maupun luar kawasan hutan, masih sangat luas, yakni berada di angka 123.595 ribu ha.

Mayoritas luasan yang diklasifikasikan menjadi wilayah potensi habitat mangrove ini berasal dari lahan mangrove yang telah dikonversi menjadi wilayah tambak. “Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan ekosistem mangrove. Kemiskinan menjadi salah satu driving force utama yang menyebabkan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak atau terjadinya penebangan liar” ujar Hartono, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Maka, selain menjadi bagian dari kepentingan strategis mitigasi perubahan iklim dan mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, rehabilitasi mangrove juga merupakan aspek yang signifikan untuk memulihkan ekonomi masyarakat paska pandemi. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lapangan kerja yang tercipta dan tingginya tingkat keterlibatan masyarakat.

Di Kabupaten Maros, target program percepatan rehabilitasi mangrove mencapai 25 ha. Desa Marana sendiri mendapat sebaran target seluas 15 Ha. Penanaman di daerah ini menggunakan metode pola tanam intensif sebanyak 3.300 batang mangrove/hektar. Dalam prosesnya, jumlah masyarakat yang terlibat adalah sebanyak 45 orang, dengan total jumlah 1.427 Hari Orang Kerja (HOK).

Hartono menambahkan, program rehabilitasi mangrove akan terus dilanjutkan hingga mencapai target rehabilitasi 600 ribu ha yang dicanangkan oleh presiden.

“Untuk mencapai hal ini, rehabilitasi mangrove membutuhkan upaya sinergitas dari lintas kementerian dan lembaga negara untuk saling berbagi dan mengisi peran. Selain itu, gerakan-gerakan edukasi cinta mangrove dan pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) sebagai ujung tombak rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas” jelas Hartono.

Senada dengan hal ini, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, juga menyampaikan rasa optimisnya terkait target rehabilitasi mangrove 600 ribu ha.

“Ketika Indonesia menetapkan target rehabilitasi mangrove 600 ribu ha hingga tahun 2024, banyak negara yang terkesan. Ketika saya berkeliling ke banyak negara, seperti Uni Emirat Arab, mereka antusias ingin membantu kita merealisasikan Mangrove Center, juga Saudi Arabia yang menyatakan ingin berinvestasi dengan nilai besar di sektor Mangrove. Dunia internasional siap membantu kita mewujudkan target ini” cerita Luhut.

Di akhir acara, Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengutarakan pentingnya konsep Green Economy yang baru saja ditegaskan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tahun 2022.

“Menanam mangrove menjadi bukti konkrit dari perwujudan konsep Green Economy. Selain mampu mengurangi emisi karena mampu menyerap karbon, juga mampu meningkatkan perekonomian lewat insentif yang diperoleh masyarakat. Oleh karena itu, konsep Green Economy bukanlah konsep yang abstrak, namun mempunyai tahapan-tahapan yang jelas” tutup Siti Nurbaya.