No:30 SIPERS/BRGM/10/2023

Dapat disiarkan segera

Dikenal sebagai negara pesisir, Indonesia memiliki panjang garis pantai seluas 81,7 ribu km yang dikelilingi oleh ekosistem mangrove, habitat dari berbagai spesies biota laut. Mangrove juga mampu menyimpan cadangan karbon 3 hingga 5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis bermanfaat untuk melindungi pantai guna mencegah terjadinya abrasi,  serta berkontribusi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) 2030.

Dalam pelaksanaannya, percepatan rehabilitasi mangrove bukan semata pemulihan lingkungan namun juga memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat mangrove. Masyarakat dilibatkan serta diberikan edukasi dalam rehabilitasi mangrove, salah satunya metode penanaman silvofishery, yaitu sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha budidaya ikan dengan penanaman mangrove.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono beserta Penasihat Senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSM KLHK), mengunjungi provinsi Kalimantan Timur untuk meninjau kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove pada 4 – 6 Oktober 2023.

Kepala BRGM, Hartono mengatakan “BRGM memerlukan sinergitas antar Kementerian, lembaga, hingga masyarakat tingkat tapak dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Tidak hanya pemulihan lingkungan saja, tetapi juga dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. BRGM bekerjasama dengan Perguruan Tinggi menerapkan metode pola tanam smart silvofishery, hasil penelitian oleh Universitas pada lahan tambak yang dimiliki masyarakat. Hasilnya, ekosistem mangrove terjaga, ekonomi masyarakat bertambah,”ujar Hartono.

Konsep smart silvofishery mengedepankan empat aspek penting, pertama edukasi dan sosialisasi untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Kedua, pembuatan demplot untuk peningkatan SDA yang sustainable. Ketiga, Penguatan ekonomi kemandirian desa berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dengan mendorong UMKM memiliki izin, pendampingan sertifikasi halal, dan pemasaran melalui pameran desa. Terakhir, legal policy pengelolaan SDA, yaitu pemetaan kapasitas hukum sustainable ekologi dan ekonomi termasuk pembuatan dokumen NSPK dan penyusunan peraturan desa.

Penerapan smart silvofishery memberikan beberapa keuntungan, antara lain, panen tambahan berupa jenis ikan lokal yang memiliki nilai ekonomi, filterisasi air yang ada di dalam tambak guna menjaga kualitas air, suhu, pH dan juga kecerahan air. Serasah mangrove yang ada di dalam tambak berfungsi sebagai sumber nutrien pada tambak. Menjaga fluktuasi kualitas air yang sesuai untuk budidaya udang. Sehingga dengan adanya mangrove, ongkos produksi dapat ditekan jauh lebih murah.

Pada kesempatan ini, Prof. Esti Handayani Hardi Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman menjelaskan, “Penanaman mangrove melalui metode silvofishery bisa meningkatkan panen hingga 40 kilogram (kg) per hektar. Sementara untuk budidaya tanpa asosiasi dengan mangrove hanya sekitar 12 – 14 kg per hektar. Tidak hanya pada produksi, dari meat quality atau daging yang dihasilkan mengandung asam amino yang tinggi kolesterol yang lebih rendah kemudian udang – udang yang terinfeksi pathogen lebih rendah kemudian kelulusan hidup ikan ataupun udang yang hidup di tambak akan meningkat,” ucap Prof. Esti.

Manfaat dari kegiatan silvofishery dirasakan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Lembu Lestari yang berlokasi di Desa Muara Badak, kota Samarinda. Heriyadi, Ketua KTH Lembu Lestari mengatakan “hasil panen ikan kami meningkat setelah adanya metode silvofishery. Beberapa waktu lalu, kami berhasil panen 8 pikul ikan atau setara dengan 800 kg dan mendapatkan keuntungan sebesar 13 – 14 kg,” tutur Heriyadi.

Wahjudi  Wardojo, Penasihat Senior Menteri KLHK mengatakan “Metode penanaman melalui silvofishery selain  perbaikan hutan mangrove, juga mampu menghasilkan produk – produk perikanan. rehabilitasi mangrove di Teluk Balikpapan dinilai berhasil. Tetapi yang menjadi tantangan kedepan adalah perlunya regulasi perundangan yang menjamin mangrove ini akan lestari. Dalam hal ini, BRGM perlu menggandeng Kementerian dan lembaga seperti KLHK, KKP, ATR/BPN dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove itu sendiri,” tutup Wahjudi.

Sebagai informasi, BRGM berhasil melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove seluas 38.549 hektar (ha) di sembilan provinsi prioritas yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat selama tahun 2021- 2022. Terhitung dari tahun 2021, BRGM telah menyerap tenaga kerja sebanyak 38.232 orang yang berasal dari 1.047 kelompok.