Terkait Pembubaran Lembaga, Lembaga Adat Melayu Riau Minta Pemerintah Hati-Hati dan Selektif
Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Lembaga Adat Melayu Riau terkait rencana membubarkan 18 lembaga negara. Semua memahami kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, namun langkah efisiensi tetap harus saksama dan penuh pertimbangan. Alih-alih, melaksanakan efisiensi langkah yang tergesa-gesa dinilai akan dapat memperparah kondisi daerah jika lembaga yang sudah jelas-jelas berkontribusi baik untuk masyarakat dibubarkan.
Menurut Lembaga Adat Melayu, mereka menyoroti satu lembaga yang menurutnya penting untuk dipertahankan yakni Badan Restorasi Gambut (BRG). Bagi masyarakat Riau, BRG telah memberikan dampak yang positif untuk lingkungan perdesaan gambut dan perekonomian warganya.
“BRG itu unik dan spesifik, melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. BRG bisa mengukur kinerjanya dari berapa luas lahan gambut yang sedang direstorasi. Kalau gabung, tidak lagi setingkat menteri, ini sudah menjadi degradasi,” kata Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Sri Azhar.
BRG melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan nomenklaturnya. Jika digabungkan dengan salah satu lembaga negara restorasi gambut dikhawatirkan tidak lagi menjadi prioritas, sementara kebakaran hutan masih menjadi bencana yang kerap menyelimuti masyarakat Riau.Sejak hadirnya BRG, menurut Lembaga Adat Melayu Riau lahan gambut tidak lagi menjadi sesuatu yang marginal karena sudah ada kerja-kerja yang mengarah pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari mengelola lahan gambut.
Jika badan yang khusus menangani gambut dihilangkan secara otomatis gambut kembali terbengkalai dan karhutla berpotensi terus meningkat. Mereka khawatir, pemerintah tidak konsisten, dimana sudah ada kemajuan dan progress yang baik, malah dihentikan.
Karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk selektif lagi ketika ingin membubarkan 18 lembaga pemerintah. Dia sepakat, pemerintah perlu merampingkan struktur kabinet agar kerja-kerja pemerintah efektif dan efisen. Namun, harus dikecualikan untuk lembaga yang telah memiliki kontribusi bagi lingkungan hidup dan masyarakat.